Kamis, 19 April 2012

Umar Hasyim : Jokowi harus jaga komitmen

DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Solo selaku salah satu Parpol pendukung Jokowi saat maju dalam ajang Pilkada Kota Solo tahun 2010 lalu, meminta pasangan Jokowi-Rudy (Wakil Walikota Solo-red) menjaga komitmen untuk menjalankan tugas mereka sebagai walikota dan wakil walikota Solo hingga akhir masa jabatan mereka nanti.

Ketua DPD PAN Kota Solo, Umar Hasyim menilai Jokowi tidak menepati janjinya saat akan mencalonkan diri sebagai Walikota Solo tahun 2010 lalu bahwa akan menyelesaikan tugasnya hingga akhir masa jabatan. Ditambahkan Wakil Ketua Bidang Informasi, Komunikasi dan Politik (Infokompol) DPD PAN Kota Solo, Muhammad Al Amin, partainya bersikukuh mempertahankan Jokowi tetap di Solo. ”Sebab PAN merupakan Parpol yang menjalin komitmen dengan Jokowi dalam menjalankan pemerintahan Kota Solo 2010-2015. Dengan dukungan PAN saat Pilkada 2010, tersebut perolehan suara bagi Jokowi menyentuh 90%,” tandasnya. Menurut Al Amin, sikap nggondheli tersebut disepakati secara resmi dalam rapat harian DPD PAN Kota Solo, Minggu (18/3/2012) malam.

”Saat itu kami mendukung Jokowi karena yakin pada komitmennya menjalankan pemerintahan selama lima tahun,” katanya. Mengenai Jokowi maju calon Gubernur DKI Jakarta, PAN Solo menurutnya cukup memahami hal itu merupakan amanat Parpol yang dinaunginya, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Meski demikian, dia berharap Jokowi lebih memilih melaksanakan amanat konstituen di Solo.

Sikap berbeda diambil DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Solo yang juga menjadi pendukung Jokowi dalam Pilkada Kota Solo 2010 lalu. Ketua DPD PKS Solo, Sugeng Riyanto menyatakan pihaknya tidak bisa mengintervensi keputusan Jokowi. Bahkan Sugeng menyatakan PKS Solo mengapresiasi langkah tersebut. “Kami tidak akan melakukan intervensi terhadap masalah ini. Silakan Pak Jokowi dicalonkan sebagai Gubernur DKI,” kata Sugeng.

Pencalonan Jokowi oleh DPP PDIP, menurut Sugeng merupakan urusan internal Parpol tersebut. Pihaknya menilai hal itu sebagai sebuah dinamika politik. Dalam hal ini, PKS tidak memiliki kewenangan untuk mencegah meskipun pernah menjadi partai pendukung Jokowi-Rudy dalam Pilkada Kota Solo 2010 lalu. Sugeng menceritakan saat itu PKS turut mengusung Jokowi sebagai walikota di periode kedua lantaran prestasinya di periode pertama cukup bagus. “Saat itu memang tidak ada klausul bahwa Pak Jokowi harus menyelesaikan tugasnya sampai masa jabatannya selesai,” katanya.

Namun dikatakan Sugeng, jika pada akhirnya Jokowi berhasil terpilih menjadi Gubernur DKI, seharusnya ada komunikasi dengan Parpol-Parpol lain yang pernah menjadi pendukungnya. Khususnya menyangkut bagaimana nasib Kota Solo ke depan jika ditinggalkan Jokowi. “Dalam hal ini, Pak Jokowi tentunya punya tanggung jawab terhadap pembangunan Kota Solo ke depan tanpa beliau. Dan menurut saya, hal itu perlu dikomunikasikan oleh PDIP kepada Parpol-Parpol lainnya yang pernah mendukung Pak Jokowi dalam Pilkada kemarin,” pungkasnya.
Lanjutkan membaca ...

Membesar Dukungan Hatta Rajasa Maju Capres

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI Tjatur Sapto Edy menegaskan kader dari berbagai daerah mendesak dewan pimpinan pusat agar Ketua Umum PAN Hatta Rajasa maju sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2014.

"Pada Rakernas 9-11 Desember 2011, DPD juga akan menyatakan sikap bahwa pak Hatta harus maju menjadi Capres 2014," katanya seusai menghadiri acara pelantikan pengurus DPD PAN Kabupaten Magelang periode 2010-2015 di Magelang, Minggu (4/12).

Ia menilai, Hatta Rajasa sudah layak menjadi orang nomor satu di Indonesia, apalagi menurut survei yang dilakukan Jaringan Survei Indonesia (JSI), popularitas Hatta berada di urutan dua atau tiga secara nasional. "Seluruh keputusan politik di Indonesia, pak Hatta tahu semuanya," kata politisi asal Magelang itu.

Pengalaman yang dimiliki Hatta Rajasa, katanya, sudah banyak, pernah menjadi menteri empat kali. "Bekal pengalaman itu mampu untuk menjadi orang nomor satu," katanya.

Ia mengatakan, persiapan untuk pencalonan tersebut harus dimulai sejak sekarang dengan memperbesar partai. "Dari partai menengah ke partai yang lebih besar, maka kader harus berjuang keras," katanya.

Menyinggung kondisi sekretariat gabungan partai koalisi, Tjatur mangatakan, setgab kali ini tidak efektif. Setgab harus segera dilakukan evaluasi.

Ia mengatakan, PAN akan berdiri sendiri karena PAN adalah partai yang mandiri. Sikap politik tersebut akan menjadi pembahasan dalam Rakernas mendatang.
Lanjutkan membaca ...

Jokowi Nyalon di DKI, APBD Solo Terpengaruh

Keikutsertaan Wali Kota Solo Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilu Kepala Daerah DKI Jakarta akan merugikan APBD Kota Solo jika yang bersangkutan terpilih.

"Ini sungguh menjadi yang kurang baik karena jelas akan terjadi pemborosan anggaran. APBD untuk Pemilukada yang mestinya untuk lima tahun namun karena pemenang pemilu meninggalkan daerahnya sebelum akhir jabatan, daerah menjadi terbebani untuk menggeluarkan anggaran lagi," kata anggota DPRD Solo Umar Hasyim, Jumat (23/3).

Menurut dia, jika Jokowi mampu mengalahkan para kompetitonya dalam pertempuran memperebutkan kursi Gubernur DKI Jakarta maka di Pemerintah Kota Solo juga terjadi perubahan konstalasi politik, sebab Wakil Walikota FX Hadi Rudyatmo akan naik jabatan menjadi walikota.

Karena waktu kepemimpinan masih sampai 2015 atau lebih dari enam bulan, maka sebuah keharusan sesuai UU yang ada, Hadi mesti didampingi wakil wali kota.

"Nah untuk pemilihan dan pengangkatan wakil wali kota yang baru itulah, menjadi sebuah keharusan pula bagi eksekutif dan legislatif Kota

Solo untuk menyediakan anggaran lagi. Ini jelas sebuah pemborosan dan menjadi contoh yang tidak baik," tandas Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Solo itu.

Wakil Ketua DPRD Solo, M Rodhi menyatakan, agar peristiwa politik yang tidak baik bagi daerah itu tidak terulang di masa datang, pemerintah pusat harus merevisi UU dengan lebih jeli dan cermat, sehingga Pemilu kada tidak lagi merugikan daerah.

"Apalagi ada kemungkinan akan terjadi perubahan drastis, dimana untuk kabupaten/kota, nantinya wakil wali kota atau wakil bupati bukan lagi satu paket, tetapi diangkat karena calon merupakan birokrat setingkat Sekretaris Daerah," ungkap politisi PKS tersebut.
Lanjutkan membaca ...

Amien Rais Doakan Hatta Radjasa Maju ke RI-1

Mantan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Amien Rais, Selasa (26/4), merayakan ulang tahunnya yang ke-67 di Kompleks Sekolah Budi Mulia di Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Perayaan itu sekaligus untuk peresmian awal Masjid Siti Khatijah.

Pada kesempatan itu, Amien Rais mengajak semua hadirin untuk mendoakan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional agar bisa menjadi Presiden RI. "Ketua Umum kita, DPP PAN, yang berambut perak itu satu-satunya orang yang empat kali menjadi menteri. Masak setelah itu mau jadi DPR atau MPR. Besok harus jadi Presiden atau setidaknya Wakil Presiden," katanya.

Menurut Amien Rais, kepeimpinan Hatta Radjasa sudah menunjukkan adanya kemajuan yang berarti. "Dinamika dalam tubuh partai juga berjalan dengan baik," katanya.

Perayaan ulang tahun Amien Rais ke-67 ini digelar secara sederhana. Hanya dihadiri oleh relasi Amien Rais seperti Bima Arya serta seluruh Fraksi PAN di DPR RI. Usai memberikan sambutan, Amien sendiri yang membacakan doa. Dilanjutkan salat Zuhur berjamaah yang juga diimami oleh Amien Rais sendiri.

Menyinggung rencana besanan Hatta Radjasa dengan Susilo Bambang Yudhoyono, Amien menilai memiliki dampak politik yang cukup besar terutama bagi Hatta Radjasa. "Sebenarnya sulit dijawab. Namun sedikit banyak tentu ada dampak politik, meski tidak terlalu besar," katanya.
Lanjutkan membaca ...

PAN Hormati Langkah Uji Materi UU Pemilu

Sekretaris fraksi Partai Amanat Nasional Teguh Juwarno menghormati langkah hukum yang ditempuh partai politik yang melakukan uji materi terhadap UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi terkait verifikasi parpol.

"Kami berpendirian, semestinya parpol yang telah ikut pemilu 2009 mendapat perlakuan yang sama (mengikuti verifikasi)," kata Teguh kepada MediaIndonesia.com, Jakarta, Kamis (19/4).

Sedangkan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain mengatakan terkait pasal mengenai verifikasi parpol dalam UU Pemilu, prinsip yang digunakan adalah 'reward and punishment'.

"Partai-partai yang tidak lolos PT (parliamentary treshold) diragukan struktur organisasinya. Apakah masih ada atau masih jalan? Kita khawatir partai-partai itu tidak eksis lagi sebagai partai yang masih efektif kepengurusannya," ujar Malik ditempat yang berbeda.

Ia mengatakan, verifikasi yang dianggap diskriminatif tidak kontradiktif dengan demokrasi. "Karena partai di parlemen, disamping punya perwakilan di pusat, di daerah juga punya perwakilan. Struktur organisasinya juga masih aktif," kata Malik.

sumber : media indonesia
Lanjutkan membaca ...

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes