Rabu, 15 Agustus 2012

Pekerjaan Rumah PAN dan Pencalonan Hatta

Saat penetapan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai calon presiden (capres) masih menuai pro dan kontra di internal partai berlambang pohon beringin tersebut, situasi berbeda justru terjadi pada Partai Amanat Nasional (PAN). Partai berlambang matahari terbit ini telah memantapkan diri untuk mengusung sang ketua umum, Hatta Rajasa, sebagai calpres pada pemilihan presiden tahun 2014.

Untuk itu, pada ahkir tahun 2012 ini PAN PAN akan menggelar rapat pimpinan nasional untuk mempertegas pencalonan Hatta. Meskipun demikian, realisasi target politik untuk mengantarkan Hatta menuju kursi kepresidenan tentu tidak seudah membalikkan telapak tangan. Berbagai onak dan duri akan menghadang target politik tersebut, salah satunya adalah kemampuan PAN selaku mesin politik untuk mencapai dua digit raihan suara dalam pemilu legislatif tahun 2014.

Jika kita cermati partai berlambang matahari terbit ini terus mengalami trend penurunan suara mulai dari pemilu 1999, pemilu 2004, hingga pemilu 2009. Pada pemilu 1999 PAN meraup 7.528.956 (7,12%). Pada pemilu 2004 suara yang diraih PAN menurun menjadi 7.303.324 (6,44%). Penurunan suara itu kembali dialami PAN pada pemilu 2009 di mana jumlah suara yang diraih hanya sebesar 6.254.580 (6,1%).

Bukan tidak mungkin trend penurunan suara ini terus berlanjut pada pemilu 2014. Jika hal ini terjadi, maka mimpi PAN untuk mengusung sang ketua umum menjadi capres pada pemilihan presiden 2014 akan mengalami hambatan serius. Jika pencapaian elektoral tidak signifikan posisi tawar (bargaining position) PAN untuk mengajukan Hatta sebagai calon presiden akan lemah di hadapan partai-partai lain.

Untuk itu, diperlukan sebuah terobosan berarti agar partai berlambang matahari terbit ini mampu bertahan dan meraih suara double digit pada pemilu 2014. Salah satu terobosan yang penting untuk dilakukan adalah melakukan penyegaran kembali terhadap ideologi politik PAN.
Jika kita letakkan dalam konteks kehidupan kepartaian di Indonesia saat ini, pandangan skeptis publik terhadap partai politik sesungguhnya memiliki keterkaitan erat dengan masalah kehampaan ideologi. Kehampaan ideologi yang dialami partai politik Indonesia saat ini mengakibatkan hilangnya corak pembeda antara satu partai politik dengan partai politik lain. Ketiadaan diferensiasi itu membuat seluruh partai politik tampak serupa sehingga terlihat tidak menarik di mata publik.

Makna dan Hakikat Ideologi
Kata ideologi pertama kali diperkenalkan oleh Destutt de Tracy pada tahun 1872 dalam Elements d’ideologie. Ia memposisikan ideologi vis a vis dengan gagasan teologis dan berbagai metafisika tradisional lainnya. Ideologi memiliki karakter positivistik dengan tujuan untuk menemukan “kebenaran” di luar otoritas agama.

Secara sederhana ideologi diartikan sebagai himpunan gagasan atau ide. Sebagai himpunan gagasan dan ide, ideologi merupakan visi atau cara pandang yang menyeluruh terhadap segala sesuatu yang dilandasi akal sehat dan kecenderungan filosofis. Ada dua unsur dasar yang harus dipenuhi oleh sebuah ideologi, yaitu gagasan dan implementasi. Ideologi bukanlah sekadar himpunan gagasan dan ide-ide filosofis yang mengawang-awang, tetapi ia juga harus dapat dipraktekkan dalam tataran konkret dan riil.

Jika ditinjau dari kacamata ilmu sosial, ideologi politik dapat didefinisikan sebagai sekumpulan ide, prinsip, doktrin, atau simbol pemersatu dari sebuah gerakan sosial, kelas, atau kelompok yang memiliki budaya dan tujuan politik tertentu. Ideologi menawarkan suatu cara pandang tertentu tentang bagaimana menata kekuasaan dan menggunakannya untuk membangun sebuah tatanan masyarakat yang dicita-citakan.

Ideologi dan Politik Indonesia
Dalam konteks politik Indonesia jargon ideologi telah dikenal sejak masa-masa awal pendirian negara. Ketika itu kemunculan partai-partai didasarkan pada preferensi tentang masyarakat dan bangunan negara yang dicita-citakan. Preferensi inilah yang selanjutnya dikenal dengan istilah political platform.
Pada masa Orde Baru, preferensi ini dimatikan oleh rezim penguasa dengan cara penyeragaman ideologi partai. Pancasila pun dijadikan sebagai satu-satunya asas dalam bermasyarakat, berorganisasi, dan berpolitik. Berkaca dari pengalaman Orde Lama, rezim Orde Baru memandang ideologi sebagai biang keladi dari segala bentuk instabilitas politk dan ekonomi.

Deideologisasi itu berakhir seiring kejatuhan Soeharto kursi kekuasaan. Kelahiran era reformasi secara tidak langsung telah membongkar struktur piramida kekuasaan otoriter Orde Baru. Partai-partai baru pun bermunculan dengan mengusung berbagai aliran ideologi.

Namun, harus diakui bahwa upaya deideologisasi yang dilakukan Orde Baru selama lebih dari dari dua dasawarsa telah menciptakan kemandulan ideologi yang luar biasa dalam diri partai-partai Indonesia. Ideologi hanya sebatas tercantum di anggaran dasar partai semata tanpa langkah-langkah implementasi secara konkret. Konsekuensi lebih lanjut dari hal ini adalah terjebaknya partai-partai dalam kepentingan jangka pendek dan pragmatisme politik.

Menyegarkan (kembali) Ideologi
Realitas bahwa PAN termasuk ke dalam kategori partai tersebut merupakan hal tidak terbantahkan. Selama 13 tahun berkiprah di kancah politik nasional berbagai keputusan politik yang diambil lebih banyak didasarkan pada kalkulasi-kalkulasi politik jangka pendek ketimbang sebuah visi ideologi politik jangka panjang.

Secara historis, PAN lahir di tengah suasana euforia gerakan reformasi 1998. Memang PAN bukanlah satu-satunya partai yang lahir dari “rahim” gerakan reformasi, tetapi kemunculan PAN ketika itu menjadi sebuah fenomena politik tersendiri.

Hal itu terutama karena kelahiran PAN diprakarsai secara langsung oleh Amien Rais, tokoh utama gerakan reformasi 1998. Namun, kini setelah lebih dari satu dasawarsa hadir di pentas politik nasional, partai berlambang matahari terbit ini justru terasa kian hampa akan ideologi.

Berbagai spirit moral yang menjadi latar belakang kelahiran PAN, seperti keinginan untuk menciptakan Indonesia yang demokratis, berkeadilan sosial, dan bersih dari korupsi kolusi nepotisme (KKN), agaknya belum cukup untuk memberikan pemahaman jelas dan komprehensif mengenai ideologi PAN.

Hal itu menjadi sebuah otokritik tersendiri bagi PAN. Otokritik terhadap ketiadakjelasan ideologi politik tersebut memiliki arti penting bagi para elite dan kader partai untuk menyadari kelemahan kemampuan kelembagaan dan kepemimpinan partai untuk merumuskan political act PAN terkait persoalan masyarakat sehari-hari. Melalui otokritik ini diharapkan akan lahir kesadaran mendalam dari seluruh komponen partai –terutama di tingkat elite– untuk menyegarkan (kembali) ideologi politik PAN agar lebih konkret dan aplikatif sehingga dapat fungsional di tingkat akar rumput (grass root). Inilah tantangan sekaligus pekerjaan rumah utama PAN saat ini.

Jika hal itu dapat dilakukan, maka bukan tidak mungkin akan membawa dampak terhadap peningkatan elektoral suara PAN pada pemilu 2014. Peningkatan elektoral itu sendiri penting sebagai tiket masuk bagi Hatta Rajasa untuk ikut dalam kontestasi pemilihan presiden 2014.

Ditulis oleh : Bawono Kumoro (Peneliti Politik The Habibie Center)
Lanjutkan membaca ...

Mudik bersama PAN 2012 Angkut 10 Ribu Pemudik

Mudik Bersama PAN
Bangsa ini indah kalau berbagi. Demikian kata Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa dalam sambutannya saat melepas 10 ribu warga asal Jabodetabek yang menjadi peserta Mudik Bersama PAN 2012. Acara yang diberi tajuk Pulang Aman Nyaman bersama Partai Amanat Nasional itu dipusatkan di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu (15/8) pagi.
 
Pelepasan pemudik ke berbagai daerah itu juga dihadiri Sekjen PAN, Taufik Kurniawan, Wakil Ketua MPR, Ahmad Farhan Hamid, Ketua Fraksi PAN di DPR Tjatur Sapto Edy, serta pengurus DPP dan Fraksi PAN.

Sejak pagi para pemudik sudah memenuhi kawasan stadion sepakbola kebanggaan Indonesia itu. Bus-bus yang siap memberangkatkan para pemudik sudah parkir rapi. Banyak para pemudik yang pulang bersama keluarganya. Mereka mulai dari Bengkulu, Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara Barat.

"PAN berangkatkan hampir 10 ribu pemudik dengan hampir 200 bus. Dari Bengkulu sampai Nusa Tenggara Barat. Kita semua berbagi bahagia, dan bahagia berbagi. Berpuasa itu tujuannya bagaimana menyayangi antara kita, antara PAN dan saudara-saudara kita," kata Tjatur Sapto Edy.

Ia menambahkan semua ini dilakukan bukan karena PAN ingin image building atau hanya pencitraan saja. Tapi, kata dia, ini merupakan respect building PAN dengan pendekatan dari hati ke hati kepada masyarakat.  Dalam sambutannya, Hatta berpesan dan mengingatkan bahwa bangsa ini akan terasa indah kalau semuanya senang berbagi. "Ada rezeki sedikit kita berbagi, ada rezeki besar dari Tuhan, kita berbagi. Kalau semangat berbagi insyaallah aman tentram. Itulah kenapa PAN banyak mengerjakan pekerjaan yang meringankan beban masyarakat," kata Hatta.

Karenanya, lanjut Hatta, banyak program PAN yang langsung menyentuh rakyat. Misalnya MAPAN dimana PAN menyasar pasar mikro melatih masyarakat supaya punya lahan untuk berusaha dan meringankan beban hidup. Kemudian, Pelatihan kewirausahaan agar pengusaha muda bisa membuka usaha kecil-kecilan. Bahkan PAN juga berbuat sosial dengan menggelar perbaikan masjid-masjid.

"Dan sekarang ini insyaallah PAN menggelar mudik bareng. Amal tidak diukur besarnya, tapi keikhlasan dan kegembiraan bapak ibu menerimanya," kata Menteri Koordinator Perekonomian itu.

Hatta juga berpesan, untuk selalu meningkatkan rasa persaudaraan. Karena, itu adalah hal penting yang dapat menimbulkan rasa cinta. Bekas Menteri Sekretaris Negara itu juga berpesan supaya selalu bekerja keras untuk keluarga dan masyarakat. "Agar dapat meningkatkan kesejahteraan kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah SWT," ungkap Hatta simpatik.

"Semoga semua menjadi keluarga besar PAN dan didekatkan serta terus menjaga silaturahim," lanjut bekas Menteri Riset dan Teknologi itu.

Lebih jauh Hatta juga menjelaskan, PAN sudah mendirikan 50 posko Mudik bersama PAN bagi para pemudik mulai dari Merak hingga pelabuhan Ketapang. Ini diperuntukkan bagi para pemudik yang naik bus dan sepeda motor, bila mereka lelah dapat beristirahat di posko tersebut. "Kita buat pos besar sehingga kalau saudara-saudara kita lelah bisa singgah di tenda tersebut," ungkap Hatta Rajasa.

Di akhir sambutannya, Hatta juga memimpin doa bersama dengan para pemudik. Hatta Rajasa kemudian melepas pemudik di Terminal HaraPAN yang disambut antusiasme para pemudik.

"Dengan Bismillah semoga bus pertama dan berikutnya mudik bareng PAN, Pulang Aman Nyaman Nusa Tenggara Barat ini bisa lancar," ujar Hatta didampingi pengurus DPP dan Fraksi PAN.

Pada saat tanya jawab dan pembagian doorprize seorang pemudik mendoakan Hatta Rajasa menjadi Presiden RI 2014. "Saya ingin dan berharap pak Hatta nanti bisa menjadi presiden," kata ibu rumah tangga tersebut. "Terima kasih PAN yang telah memulangkan pemudik dengan jumlah yang begitu banyak ini," timpalnya.

Mudik bersama PAN semoga mampu mengatasi sedikit dari sekian banyak masalah dari bangsa ini.
Lanjutkan membaca ...

Selasa, 14 Agustus 2012

Jadwal Lengkap Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2014

Jadwal Lengkap Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2014
Jadwal lengkap pelaksanaan Pemilu 2014 itu dikeluarkan dalam bentuk Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012.

Kurang dari dua tahun lagi, Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu), atau tepatnya pada 9 April 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun sudah mengeluarkan jadwal lengkap pelaksanaan Pemilu 2014 dalam bentuk Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012.

Sesuai jadwal itu, partai-partai yang ingin menjadi peserta Pemilu pun wajib segera mendaftarkan diri ke KPU, di mana pendaftaran secara resmi dibuka mulai Jumat (10/8).

Berikut adalah jadwal lengkap pelaksanaan Pemilu 2014, verifikasi, hingga penetapan parpol peserta Pemilu 2014, sesuai Peraturan KPU 7/2012 :

1. Pengumuman dan pengambilan formulir pendaftaran: 9-11 Agustus 2012
2. Pendaftaran parpol dan penyerahan syarat pendaftaran: 10 Agustus-7 September 2012
3. Penyerahan Kartu Tanda Anggota (KTA) di KPU kabupaten/kota: 10 Agustus-7 September 2012
4. Verifikasi administasi di KPU: 11 Agustus-14 September 2012
5. Pemberitahuan hasil verifikasi administrasi: 15-16 September 2012
6. Perbaikan administrasi oleh Dewan Pimpinan Pusat parpol: 17-23 September 2012
7. Verifikasi adminitrasi hasil perbaikan: 18-30 September 2012
8. Pemberitahuan hasil penelitian administrasi tahap II kepada DPP parpol, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota: 1-3 Oktober 2012
9. Verifikasi faktual kepengurusan DPP parpol, penyampaian hasil verifikasi, perbaikan, verifikasi hasil perbaikan, dan penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual oleh KPU: 4-26 Oktober 2012
10. Verifikasi faktual kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Daerah parpol oleh KPU provinsi, penyampaian hasil verifikasi, perbaikan, verifikasi hasil perbaikan, penyusunan berita acara hasil verifikasi, rekapitulasi hasil verifikasi kabupaten/kota, dan penyampaian hasil verifikasi kepada KPU: 4 Oktober-8 Desember 2012
11. Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan parpol peserta pemilu oleh KPU kabupaten/kota, penyampaian hasil verifikasi, perbaikan, verifikasi hasil perbaikan, penyusunan berita acara hasil verifikasi, dan penyampaian hasil verifikasi kepada KPU provinsi: 4 Oktober-30 November 2012
12. Penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2014: 9-15 Desember 2012
13. Pengumuman partai politik peserta pemilu: 15-16 Desember 2012
14. Pengundian nomor urut parpol peserta pemilu: 16-18 Desember 2012
15. Penyelesaian sengketa penetapan parpol peserta pemilu di Badan Pengawas Pemilu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung: 17 Desember- 21 Februari 2013.

Diketahui, hingga saat ini, sudah cukup banyak partai politik yang telah mendaftarkan diri menjadi peserta pemilu 2014, meski masih banyak juga yang belum. "Sementara ini partai politik yang telah mengambil CD yang berisi form pendaftaran dan telah memberikan nama contact person untuk akun Master, sudah mencapai 31 partai," tulis KPU di situs resminya, Sabtu (11/8).

"Bagi partai politik yang belum mengambil CD dan memberikan nama contact person-nya, mohon segera datang ke KPU RI," imbau KPU pula.

Jadwal lengkap pelaksanaan Pemilu 2014 diambil dari sumber ini
Lanjutkan membaca ...

Kamis, 19 April 2012

Umar Hasyim : Jokowi harus jaga komitmen

DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Solo selaku salah satu Parpol pendukung Jokowi saat maju dalam ajang Pilkada Kota Solo tahun 2010 lalu, meminta pasangan Jokowi-Rudy (Wakil Walikota Solo-red) menjaga komitmen untuk menjalankan tugas mereka sebagai walikota dan wakil walikota Solo hingga akhir masa jabatan mereka nanti.

Ketua DPD PAN Kota Solo, Umar Hasyim menilai Jokowi tidak menepati janjinya saat akan mencalonkan diri sebagai Walikota Solo tahun 2010 lalu bahwa akan menyelesaikan tugasnya hingga akhir masa jabatan. Ditambahkan Wakil Ketua Bidang Informasi, Komunikasi dan Politik (Infokompol) DPD PAN Kota Solo, Muhammad Al Amin, partainya bersikukuh mempertahankan Jokowi tetap di Solo. ”Sebab PAN merupakan Parpol yang menjalin komitmen dengan Jokowi dalam menjalankan pemerintahan Kota Solo 2010-2015. Dengan dukungan PAN saat Pilkada 2010, tersebut perolehan suara bagi Jokowi menyentuh 90%,” tandasnya. Menurut Al Amin, sikap nggondheli tersebut disepakati secara resmi dalam rapat harian DPD PAN Kota Solo, Minggu (18/3/2012) malam.

”Saat itu kami mendukung Jokowi karena yakin pada komitmennya menjalankan pemerintahan selama lima tahun,” katanya. Mengenai Jokowi maju calon Gubernur DKI Jakarta, PAN Solo menurutnya cukup memahami hal itu merupakan amanat Parpol yang dinaunginya, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Meski demikian, dia berharap Jokowi lebih memilih melaksanakan amanat konstituen di Solo.

Sikap berbeda diambil DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Solo yang juga menjadi pendukung Jokowi dalam Pilkada Kota Solo 2010 lalu. Ketua DPD PKS Solo, Sugeng Riyanto menyatakan pihaknya tidak bisa mengintervensi keputusan Jokowi. Bahkan Sugeng menyatakan PKS Solo mengapresiasi langkah tersebut. “Kami tidak akan melakukan intervensi terhadap masalah ini. Silakan Pak Jokowi dicalonkan sebagai Gubernur DKI,” kata Sugeng.

Pencalonan Jokowi oleh DPP PDIP, menurut Sugeng merupakan urusan internal Parpol tersebut. Pihaknya menilai hal itu sebagai sebuah dinamika politik. Dalam hal ini, PKS tidak memiliki kewenangan untuk mencegah meskipun pernah menjadi partai pendukung Jokowi-Rudy dalam Pilkada Kota Solo 2010 lalu. Sugeng menceritakan saat itu PKS turut mengusung Jokowi sebagai walikota di periode kedua lantaran prestasinya di periode pertama cukup bagus. “Saat itu memang tidak ada klausul bahwa Pak Jokowi harus menyelesaikan tugasnya sampai masa jabatannya selesai,” katanya.

Namun dikatakan Sugeng, jika pada akhirnya Jokowi berhasil terpilih menjadi Gubernur DKI, seharusnya ada komunikasi dengan Parpol-Parpol lain yang pernah menjadi pendukungnya. Khususnya menyangkut bagaimana nasib Kota Solo ke depan jika ditinggalkan Jokowi. “Dalam hal ini, Pak Jokowi tentunya punya tanggung jawab terhadap pembangunan Kota Solo ke depan tanpa beliau. Dan menurut saya, hal itu perlu dikomunikasikan oleh PDIP kepada Parpol-Parpol lainnya yang pernah mendukung Pak Jokowi dalam Pilkada kemarin,” pungkasnya.
Lanjutkan membaca ...

Membesar Dukungan Hatta Rajasa Maju Capres

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI Tjatur Sapto Edy menegaskan kader dari berbagai daerah mendesak dewan pimpinan pusat agar Ketua Umum PAN Hatta Rajasa maju sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2014.

"Pada Rakernas 9-11 Desember 2011, DPD juga akan menyatakan sikap bahwa pak Hatta harus maju menjadi Capres 2014," katanya seusai menghadiri acara pelantikan pengurus DPD PAN Kabupaten Magelang periode 2010-2015 di Magelang, Minggu (4/12).

Ia menilai, Hatta Rajasa sudah layak menjadi orang nomor satu di Indonesia, apalagi menurut survei yang dilakukan Jaringan Survei Indonesia (JSI), popularitas Hatta berada di urutan dua atau tiga secara nasional. "Seluruh keputusan politik di Indonesia, pak Hatta tahu semuanya," kata politisi asal Magelang itu.

Pengalaman yang dimiliki Hatta Rajasa, katanya, sudah banyak, pernah menjadi menteri empat kali. "Bekal pengalaman itu mampu untuk menjadi orang nomor satu," katanya.

Ia mengatakan, persiapan untuk pencalonan tersebut harus dimulai sejak sekarang dengan memperbesar partai. "Dari partai menengah ke partai yang lebih besar, maka kader harus berjuang keras," katanya.

Menyinggung kondisi sekretariat gabungan partai koalisi, Tjatur mangatakan, setgab kali ini tidak efektif. Setgab harus segera dilakukan evaluasi.

Ia mengatakan, PAN akan berdiri sendiri karena PAN adalah partai yang mandiri. Sikap politik tersebut akan menjadi pembahasan dalam Rakernas mendatang.
Lanjutkan membaca ...

Jokowi Nyalon di DKI, APBD Solo Terpengaruh

Keikutsertaan Wali Kota Solo Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilu Kepala Daerah DKI Jakarta akan merugikan APBD Kota Solo jika yang bersangkutan terpilih.

"Ini sungguh menjadi yang kurang baik karena jelas akan terjadi pemborosan anggaran. APBD untuk Pemilukada yang mestinya untuk lima tahun namun karena pemenang pemilu meninggalkan daerahnya sebelum akhir jabatan, daerah menjadi terbebani untuk menggeluarkan anggaran lagi," kata anggota DPRD Solo Umar Hasyim, Jumat (23/3).

Menurut dia, jika Jokowi mampu mengalahkan para kompetitonya dalam pertempuran memperebutkan kursi Gubernur DKI Jakarta maka di Pemerintah Kota Solo juga terjadi perubahan konstalasi politik, sebab Wakil Walikota FX Hadi Rudyatmo akan naik jabatan menjadi walikota.

Karena waktu kepemimpinan masih sampai 2015 atau lebih dari enam bulan, maka sebuah keharusan sesuai UU yang ada, Hadi mesti didampingi wakil wali kota.

"Nah untuk pemilihan dan pengangkatan wakil wali kota yang baru itulah, menjadi sebuah keharusan pula bagi eksekutif dan legislatif Kota

Solo untuk menyediakan anggaran lagi. Ini jelas sebuah pemborosan dan menjadi contoh yang tidak baik," tandas Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Solo itu.

Wakil Ketua DPRD Solo, M Rodhi menyatakan, agar peristiwa politik yang tidak baik bagi daerah itu tidak terulang di masa datang, pemerintah pusat harus merevisi UU dengan lebih jeli dan cermat, sehingga Pemilu kada tidak lagi merugikan daerah.

"Apalagi ada kemungkinan akan terjadi perubahan drastis, dimana untuk kabupaten/kota, nantinya wakil wali kota atau wakil bupati bukan lagi satu paket, tetapi diangkat karena calon merupakan birokrat setingkat Sekretaris Daerah," ungkap politisi PKS tersebut.
Lanjutkan membaca ...

Amien Rais Doakan Hatta Radjasa Maju ke RI-1

Mantan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Amien Rais, Selasa (26/4), merayakan ulang tahunnya yang ke-67 di Kompleks Sekolah Budi Mulia di Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Perayaan itu sekaligus untuk peresmian awal Masjid Siti Khatijah.

Pada kesempatan itu, Amien Rais mengajak semua hadirin untuk mendoakan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional agar bisa menjadi Presiden RI. "Ketua Umum kita, DPP PAN, yang berambut perak itu satu-satunya orang yang empat kali menjadi menteri. Masak setelah itu mau jadi DPR atau MPR. Besok harus jadi Presiden atau setidaknya Wakil Presiden," katanya.

Menurut Amien Rais, kepeimpinan Hatta Radjasa sudah menunjukkan adanya kemajuan yang berarti. "Dinamika dalam tubuh partai juga berjalan dengan baik," katanya.

Perayaan ulang tahun Amien Rais ke-67 ini digelar secara sederhana. Hanya dihadiri oleh relasi Amien Rais seperti Bima Arya serta seluruh Fraksi PAN di DPR RI. Usai memberikan sambutan, Amien sendiri yang membacakan doa. Dilanjutkan salat Zuhur berjamaah yang juga diimami oleh Amien Rais sendiri.

Menyinggung rencana besanan Hatta Radjasa dengan Susilo Bambang Yudhoyono, Amien menilai memiliki dampak politik yang cukup besar terutama bagi Hatta Radjasa. "Sebenarnya sulit dijawab. Namun sedikit banyak tentu ada dampak politik, meski tidak terlalu besar," katanya.
Lanjutkan membaca ...

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes